By Globalisasi dan neoliberalisme sering dipahami sebagai dua konsep yang berbeda, tetapi dalam praktiknya keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Globalisasi merujuk pada meningkatnya keterhubungan dunia melalui arus perdagangan, investasi, teknologi, informasi, dan mobilitas manusia lintas negara. Sementara itu, neoliberalisme adalah ideologi ekonomi-politik yang menekankan pasar bebas, deregulasi, privatisasi, perdagangan bebas, serta peran negara yang seminimal mungkin dalam kegiatan ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, neoliberalisme dapat dikatakan menjadi kerangka dominan yang membentuk arah globalisasi modern. Dengan kata lain, globalisasi kontemporer banyak dijalankan melalui prinsip-prinsip neoliberal.
Secara historis, neoliberalisme berkembang pada tahun 1970-an dan semakin populer pada 1980-an melalui kepemimpinan Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris, serta gagasan ekonom Milton Friedman. Pada masa itu, banyak negara menghadapi krisis ekonomi, inflasi, dan stagnasi pertumbuhan. Solusi yang ditawarkan neoliberalisme adalah membuka pasar, mengurangi campur tangan negara, menekan pajak, dan memberi ruang lebih besar kepada sektor swasta. Ketika teknologi komunikasi dan transportasi semakin maju, gagasan ini dengan cepat meluas ke tingkat global. Arus modal, barang, dan jasa menjadi semakin mudah bergerak lintas negara, sehingga neoliberalisme menemukan momentum idealnya dalam era globalisasi.
Hubungan antara keduanya terlihat jelas dalam kebijakan yang diadopsi banyak negara. Untuk menarik investasi asing dan bersaing dalam pasar global, pemerintah di berbagai belahan dunia menurunkan tarif perdagangan, mempermudah arus modal internasional, memprivatisasi perusahaan negara, dan mengurangi subsidi publik. Organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO juga mendorong reformasi ekonomi yang berorientasi pasar. Dengan demikian, globalisasi bukan hanya proses alamiah integrasi dunia, tetapi juga proyek politik-ekonomi yang banyak dipengaruhi nilai-nilai neoliberal.
Para pendukung neoliberalisme berpendapat bahwa hubungan ini membawa manfaat besar. Pasar bebas dianggap menciptakan efisiensi ekonomi, mendorong inovasi teknologi, membuka lapangan kerja, dan memperluas pilihan konsumen. Persaingan global diyakini memacu produktivitas dan pertumbuhan. Selain itu, keterhubungan ekonomi antarnegara dipandang dapat mengurangi konflik karena negara-negara menjadi saling bergantung. Dalam sudut pandang ini, globalisasi neoliberal dianggap sebagai jalan menuju kemakmuran global dan kebebasan individu yang lebih luas.
Namun, optimisme tersebut mendapat kritik tajam. Banyak pengamat menilai bahwa globalisasi neoliberal justru memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, serta antara kelompok kaya dan miskin di dalam suatu negara. Keuntungan terbesar dari liberalisasi ekonomi sering kali dinikmati oleh korporasi multinasional dan pemilik modal, sementara pekerja menghadapi tekanan upah murah, fleksibilitas tenaga kerja, dan berkurangnya perlindungan sosial. David Harvey, misalnya, berpendapat bahwa neoliberalisme pada dasarnya merupakan proyek untuk memulihkan kekuasaan kelas elite ekonomi melalui mekanisme pasar global.
Di tingkat nasional, neoliberalisme mengubah peran negara secara paradoksal. Secara teori, negara diminta mundur dari ekonomi. Namun dalam praktiknya, negara tetap aktif menciptakan regulasi yang menguntungkan pasar, melindungi investasi, menyelamatkan sektor keuangan saat krisis, dan menyediakan infrastruktur bagi bisnis. Negara tidak benar-benar hilang, tetapi berubah fungsi: dari pelindung kesejahteraan publik menjadi fasilitator akumulasi modal. Ini terlihat dari pengurangan subsidi, privatisasi layanan publik, serta penerapan sistem pendidikan dan kesehatan berbayar di banyak negara.
Di tingkat lokal, dampak globalisasi neoliberal terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tinggi, kesehatan, perumahan, bahkan air bersih sering diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Universitas berlomba menarik mahasiswa internasional sebagai sumber pendapatan. Rumah sakit dikelola dengan logika efisiensi dan profitabilitas. Masyarakat didorong melihat diri sebagai individu yang harus bersaing di pasar, bukan sebagai warga negara yang memiliki hak sosial. Akibatnya, nilai solidaritas, gotong royong, dan kepentingan umum cenderung melemah.
Selain itu, neoliberalisme juga mengubah cara pandang terhadap masalah sosial. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sering dianggap sebagai kegagalan individu dalam berkompetisi, bukan akibat struktur ekonomi yang timpang. Pandangan ini mengabaikan faktor-faktor seperti diskriminasi, kemiskinan turun-temurun, akses pendidikan yang tidak setara, dan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Kritik terhadap neoliberalisme menegaskan bahwa pasar bebas tidak otomatis menciptakan keadilan sosial.
Meski demikian, penting dipahami bahwa globalisasi tidak harus selalu neoliberal. Globalisasi dapat diarahkan melalui model yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Integrasi ekonomi global bisa disertai perlindungan tenaga kerja, pajak progresif, jaminan sosial, serta regulasi lingkungan yang kuat. Karena itu, tantangan utama saat ini bukan menolak globalisasi sepenuhnya, melainkan menentukan bentuk globalisasi seperti apa yang ingin dibangun. Pada akhirnya, hubungan globalisasi dan neoliberalisme menunjukkan bahwa proses ekonomi dunia tidak pernah netral. Ia selalu dibentuk oleh ideologi, kepentingan politik, dan pilihan kebijakan. Neoliberalisme telah menjadi wajah dominan globalisasi selama beberapa dekade, membawa pertumbuhan dan inovasi di satu sisi, tetapi juga ketimpangan dan kerentanan sosial di sisi lain. Masa depan globalisasi akan sangat bergantung pada apakah dunia terus mempertahankan paradigma neoliberal atau berani mencari alternatif yang lebih adil bagi masyarakat luas.
