By Perdebatan mengenai monetarisme dan neoliberalisme merupakan salah satu diskusi paling penting dalam Ekonomi Politik Internasional (EPI) karena menandai perubahan besar dalam cara negara, pasar, dan lembaga internasional mengelola perekonomian dunia setelah berakhirnya era Keynesian dan embedded liberalism. Meskipun Michael Brown, Moisés Naím, Richard Peet, dan David Harvey sama-sama membahas fenomena tersebut, mereka sebenarnya tidak sedang menjelaskan persoalan yang sama. Perbedaan mereka bukan terletak pada kesimpulan semata, tetapi pada titik awal analisis yang digunakan untuk memahami perubahan ekonomi global. Akibatnya, mereka menghasilkan diagnosis yang berbeda mengenai mengapa neoliberalisme muncul, bagaimana ia menyebar, dan apa dampaknya terhadap hubungan antara negara dan pasar.
Michael Brown memulai pembahasannya dari perspektif teori ekonomi makro. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah mengapa kebijakan Keynesian yang selama beberapa dekade dianggap berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi justru gagal menghadapi krisis stagflasi pada dekade 1970-an. Dalam pandangan Brown, penyebab utama kegagalan tersebut adalah ketidakmampuan kebijakan fiskal mengendalikan inflasi yang terus meningkat. Oleh karena itu, monetarisme muncul sebagai alternatif yang menempatkan pengendalian jumlah uang beredar sebagai kunci stabilitas ekonomi. Bagi Brown, inflasi bukan terutama disebabkan oleh kegagalan pasar, melainkan oleh ekspansi moneter yang berlebihan. Karena itu, solusi yang ditawarkan adalah disiplin moneter, independensi bank sentral, pengendalian inflasi, dan pembatasan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Dalam perspektif ini, monetarisme dipahami sebagai koreksi ilmiah terhadap kelemahan Keynesianisme, bukan sebagai proyek ideologis.
Pandangan Brown kemudian berkembang menjadi praktik kebijakan yang dikenal sebagai Washington Consensus, namun di sinilah Moisés Naím memberikan penjelasan yang berbeda. Naím tidak mempersoalkan benar atau salahnya liberalisasi pasar, melainkan mempertanyakan mengapa Washington Consensus sering dipersepsikan sebagai penyebab berbagai kegagalan pembangunan di negara berkembang. Menurutnya, banyak kritik terhadap Washington Consensus lahir karena konsep tersebut diperlakukan sebagai doktrin yang kaku, padahal pada awalnya ia hanyalah ringkasan mengenai sejumlah reformasi ekonomi yang dianggap penting untuk memulihkan stabilitas makroekonomi, seperti disiplin fiskal, reformasi perpajakan, liberalisasi perdagangan, dan deregulasi. Persoalan utama, menurut Naím, bukan terletak pada isi kebijakan itu sendiri, melainkan pada implementasinya yang sering mengabaikan kondisi politik, sosial, dan kelembagaan masing-masing negara. Dengan demikian, ia tidak menolak reformasi pasar, tetapi menolak pendekatan yang menganggap satu paket kebijakan dapat diterapkan secara seragam di semua negara.
Berbeda dengan Naím yang melihat Washington Consensus sebagai persoalan desain kebijakan, Richard Peet menggeser perhatian kepada hubungan kekuasaan dalam ekonomi global. Melalui kajiannya mengenai IMF, Bank Dunia, dan Structural Adjustment Program (SAP), Peet berpendapat bahwa reformasi ekonomi tidak pernah bersifat netral. SAP bukan sekadar seperangkat rekomendasi teknis untuk memperbaiki ekonomi negara berkembang, tetapi merupakan instrumen yang digunakan lembaga keuangan internasional untuk menyebarkan prinsip-prinsip neoliberalisme, seperti privatisasi, deregulasi, liberalisasi perdagangan, dan pengurangan peran negara. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut sering kali menjadi syarat memperoleh pinjaman internasional sehingga ruang kebijakan negara berkembang menjadi semakin terbatas. Bagi Peet, masalah utama bukanlah efisiensi pasar, melainkan ketimpangan kekuasaan yang memungkinkan negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional menentukan arah pembangunan negara lain. Oleh karena itu, solusi yang ia tawarkan adalah reformasi tata kelola IMF dan Bank Dunia agar lebih representatif, memperkuat kapasitas negara berkembang, serta memberikan ruang lebih besar bagi strategi pembangunan yang sesuai dengan kondisi domestik.
David Harvey membawa kritik tersebut ke tingkat yang lebih mendasar. Ia tidak hanya mempertanyakan efektivitas kebijakan neoliberalisme, tetapi juga mempertanyakan mengapa neoliberalisme menjadi paradigma dominan sejak dekade 1970-an. Menurut Harvey, neoliberalisme bukan sekadar teori ekonomi yang mempromosikan pasar bebas, melainkan proyek politik untuk memulihkan proses akumulasi modal setelah kapitalisme mengalami krisis profitabilitas. Kebijakan seperti privatisasi, deregulasi, liberalisasi perdagangan, dan penguatan hak kepemilikan dipandang sebagai mekanisme untuk memperkuat posisi modal dan mengembalikan tingkat keuntungan perusahaan. Dalam perspektif Harvey, retorika tentang kebebasan individu sering kali menyembunyikan proses konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada kelompok ekonomi tertentu. Oleh karena itu, solusi yang ia tawarkan bukan sekadar memperbaiki implementasi kebijakan, tetapi mengembalikan peran negara dalam mengatur pasar, memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan regulasi sektor keuangan, dan mengurangi ketimpangan melalui kebijakan redistributif.
Keempat penulis tersebut sebenarnya bekerja pada tingkat analisis yang berbeda. Brown berbicara mengenai teori ekonomi makro dan bagaimana menjaga stabilitas moneter. Naím bergerak pada tingkat kebijakan publik internasional dengan menjelaskan bagaimana gagasan ekonomi diterjemahkan menjadi reformasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Peet memperluas analisis ke tingkat tata kelola global dengan menunjukkan bagaimana lembaga keuangan internasional menyebarkan paradigma tertentu kepada negara berkembang. Sementara itu, Harvey menempatkan seluruh perubahan tersebut dalam konteks sejarah kapitalisme dan hubungan kekuasaan antara negara, pasar, dan kelas sosial.
Brown membantu memahami mengapa monetarisme memperoleh legitimasi sebagai alternatif terhadap Keynesianisme. Naím menjelaskan bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi paket reformasi yang dikenal sebagai Washington Consensus. Peet memperlihatkan bagaimana reformasi tersebut diinstitusionalisasikan melalui IMF dan Bank Dunia, sedangkan Harvey menjelaskan mengapa keseluruhan proses itu merupakan bagian dari restrukturisasi kapitalisme global. Dengan demikian, monetarisme dan neoliberalisme tidak dapat dipahami hanya sebagai teori ekonomi atau sekadar kumpulan kebijakan publik. Keduanya merupakan bagian dari transformasi yang lebih luas dalam tata kelola ekonomi internasional, yang mengubah hubungan antara negara, pasar, dan institusi global serta terus menjadi sumber perdebatan mengenai arah pembangunan dan keadilan dalam sistem ekonomi dunia.
