By Sejak diluncurkan Presiden Xi Jinping pada 2013, Belt and Road Initiative (BRI) menjadi salah satu proyek geopolitik-ekonomi terbesar abad ke-21. Melalui pembangunan pelabuhan, jalan tol, rel kereta, kawasan industri, hingga jaringan energi lintas negara, Tiongkok menawarkan visi konektivitas global baru yang menjangkau Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Bagi banyak negara berkembang, BRI hadir sebagai jawaban atas persoalan klasik: kekurangan infrastruktur, keterbatasan modal, dan lambannya investasi dari lembaga keuangan Barat. Namun di saat yang sama, BRI juga memunculkan tuduhan bahwa proyek ini bukan sekadar kerja sama pembangunan, melainkan instrumen ekspansi kekuasaan melalui apa yang populer disebut sebagai “debt trap diplomacy”.
Istilah debt trap diplomacy merujuk pada dugaan bahwa Tiongkok sengaja memberikan pinjaman besar kepada negara berkembang untuk proyek-proyek yang secara ekonomi diragukan kelayakannya. Ketika negara penerima kesulitan membayar utang, Beijing dituduh menggunakan posisi kreditornya untuk memperoleh konsesi strategis, seperti akses pelabuhan, pengaruh politik, atau kendali ekonomi tertentu. Narasi ini menjadi sangat populer di media Barat dan kalangan pembuat kebijakan global, terutama ketika membahas kasus Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka.
Kasus Hambantota sering dijadikan simbol jebakan utang. Sri Lanka meminjam dana besar dari lembaga keuangan Tiongkok untuk membangun pelabuhan tersebut. Namun proyek itu tidak menghasilkan pendapatan sesuai harapan, sementara negara menghadapi tekanan utang dan krisis devisa. Pada 2017, pemerintah Sri Lanka kemudian menyewakan pelabuhan itu selama 99 tahun kepada perusahaan Tiongkok. Bagi para kritikus, peristiwa ini membuktikan bahwa pinjaman infrastruktur dapat berujung pada hilangnya aset strategis nasional.
Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Sejumlah studi akademik dan lembaga riset internasional menunjukkan bahwa narasi debt trap diplomacy sering kali terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam kasus Sri Lanka, sebagian besar utang negara tersebut justru berasal dari obligasi internasional dan pinjaman lain di luar Tiongkok. Hambantota sendiri merupakan proyek yang diusulkan pemerintah Sri Lanka sebagai agenda pembangunan domestik, bukan proyek yang dipaksakan Beijing. Selain itu, penyewaan pelabuhan lebih banyak ditujukan untuk memperoleh dana segar guna memperbaiki posisi fiskal negara, bukan karena penyitaan aset akibat gagal bayar.
Di sinilah pentingnya melihat BRI melalui kacamata ekonomi politik internasional. Dalam perspektif ini, investasi lintas negara tidak pernah sepenuhnya netral. Modal, pinjaman, dan proyek pembangunan selalu membawa kepentingan strategis. Amerika Serikat menggunakan Marshall Plan pasca-Perang Dunia II untuk membangun Eropa sekaligus memperluas pengaruh politiknya. Jepang selama beberapa dekade menggunakan bantuan pembangunan resmi (ODA) untuk memperkuat jejaring ekonomi di Asia Tenggara. Maka, jika Tiongkok menggunakan BRI untuk memperluas konektivitas sekaligus pengaruh geopolitiknya, hal itu bukan anomali, melainkan pola klasik dalam hubungan internasional.
Pertanyaannya bukan apakah BRI mengandung kepentingan strategis—hampir pasti iya. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah negara mitra memperoleh manfaat yang sebanding, dan apakah mereka mampu mengelola risiko yang muncul. Dalam banyak kasus, BRI memang menghadirkan manfaat nyata: jalan baru mempercepat logistik, pelabuhan meningkatkan kapasitas perdagangan, listrik memperluas akses energi, dan kereta api menghubungkan pusat ekonomi baru. Negara-negara yang sebelumnya kekurangan infrastruktur melihat BRI sebagai peluang yang sulit ditolak.
Masalah muncul ketika proyek dipilih tanpa studi kelayakan matang, transparansi kontrak rendah, korupsi domestik tinggi, atau utang diambil melebihi kapasitas fiskal negara. Dalam kondisi demikian, penyebab krisis bukan semata Tiongkok sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga kelemahan tata kelola negara penerima. Menyalahkan seluruh persoalan pada “jebakan China” sering kali mengabaikan tanggung jawab elite lokal yang mengambil keputusan tidak prudent.
Bagi negara berkembang, pelajaran utama dari kontroversi BRI adalah pentingnya kapasitas negosiasi. Negara harus memastikan setiap proyek benar-benar produktif, bukan sekadar simbol politik. Kontrak perlu transparan, risiko nilai tukar dihitung, skema pembayaran realistis, dan transfer teknologi menjadi bagian dari kesepakatan. Diversifikasi sumber pembiayaan juga penting agar negara tidak bergantung pada satu kreditor saja. Dengan kata lain, tantangan utamanya bukan menolak investasi asing, melainkan mengelolanya secara cerdas.
Bagi sistem global, BRI menunjukkan bahwa persaingan kekuatan besar kini lebih banyak dimainkan lewat ekonomi daripada perang terbuka. Pelabuhan, rel kereta, kabel digital, dan rantai pasok telah menjadi instrumen geopolitik baru. Dunia memasuki era ketika pembangunan infrastruktur bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga perebutan pengaruh strategis.
Pada akhirnya, BRI bukan sekadar proyek pembangunan murni, tetapi juga bukan otomatis jebakan utang yang dirancang secara sistematis. Ia adalah kombinasi antara peluang ekonomi, kepentingan strategis, ambisi nasional Tiongkok, dan pilihan politik negara-negara mitra. Menilai BRI secara hitam-putih akan menyesatkan. Yang dibutuhkan adalah analisis yang lebih matang: siapa mendapat manfaat, siapa menanggung risiko, dan bagaimana kekuasaan bekerja melalui jalur ekonomi. Di situlah BRI menjadi cermin paling jelas dari politik global abad ke-21.
