By Di era globalisasi, negara-negara berlomba menarik investasi asing sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Modal internasional dianggap mampu menciptakan lapangan kerja, mempercepat transfer teknologi, meningkatkan ekspor, dan menambah penerimaan negara. Namun di balik janji tersebut, terdapat mekanisme hukum internasional yang semakin kontroversial: Investor–State Dispute Settlement (ISDS). Melalui mekanisme ini, investor asing dapat menggugat negara tuan rumah jika kebijakan pemerintah dianggap merugikan nilai investasi mereka. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: apakah ISDS merupakan perlindungan hukum yang wajar bagi investor, atau justru ancaman terhadap kedaulatan negara?
Secara teoritis, ISDS lahir dari kebutuhan menciptakan kepastian hukum lintas negara. Banyak investor enggan menanam modal di negara berkembang karena khawatir terhadap perubahan kebijakan mendadak, nasionalisasi aset, diskriminasi, atau lemahnya sistem peradilan domestik. Karena itu, perjanjian investasi bilateral (BITs) dan berbagai perjanjian perdagangan modern memasukkan klausul ISDS sebagai jaminan. Jika sengketa terjadi, investor tidak perlu bergantung pada pengadilan nasional, melainkan dapat membawa perkara ke arbitrase internasional seperti ICSID atau UNCITRAL.
Dalam logika ekonomi liberal, mekanisme ini masuk akal. Investasi lintas negara membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan memerlukan aturan yang dapat ditegakkan. Tanpa perlindungan semacam ISDS, negara mungkin dianggap terlalu berisiko bagi investor global. Karena itu, banyak pemerintah menandatangani perjanjian investasi dengan harapan arus modal asing meningkat.
Namun persoalan menjadi rumit ketika kebijakan publik berbenturan dengan kepentingan korporasi multinasional. Salah satu contoh paling terkenal adalah Philip Morris v. Uruguay. Pemerintah Uruguay menerapkan kebijakan kesehatan ketat untuk menekan konsumsi rokok, termasuk kewajiban gambar peringatan besar pada bungkus rokok dan pembatasan variasi merek. Philip Morris menilai kebijakan itu merusak nilai investasinya dan menggugat Uruguay melalui ISDS pada 2010.
Kasus tersebut menyita perhatian dunia karena memperlihatkan benturan langsung antara kepentingan bisnis dan hak negara melindungi kesehatan rakyatnya. Selama hampir enam tahun, Uruguay harus mengeluarkan biaya hukum besar untuk menghadapi perusahaan raksasa global. Pada akhirnya, tribunal memutuskan kemenangan bagi Uruguay pada 2016 dan menegaskan bahwa kebijakan kesehatan tersebut sah, proporsional, dan tidak diskriminatif. Meski menang, Uruguay tetap harus menanggung tekanan politik, biaya, dan energi institusional yang tidak kecil.
Di sinilah kritik utama terhadap ISDS menemukan relevansinya. Pertama, mekanisme ini sering dianggap menciptakan ketimpangan kekuasaan antara negara dan korporasi. Perusahaan multinasional memiliki sumber daya finansial dan tim hukum kelas dunia, sementara banyak negara berkembang memiliki kapasitas hukum terbatas. Bahkan ketika negara menang, prosesnya tetap mahal dan menyita waktu.
Kedua, ISDS berpotensi menimbulkan regulatory chill, yaitu situasi ketika pemerintah menunda, melemahkan, atau membatalkan kebijakan publik karena takut digugat investor. Dalam konteks ini, ancaman gugatan saja sudah cukup memengaruhi proses demokrasi domestik. Negara bisa ragu menetapkan regulasi lingkungan, kesehatan, atau pajak progresif karena khawatir harus membayar kompensasi miliaran dolar.
Ketiga, sistem arbitrase internasional sendiri kerap dikritik karena kurang transparan. Banyak proses berjalan tertutup, arbitrator berasal dari komunitas hukum yang sempit, dan tidak ada sistem banding permanen seperti dalam pengadilan biasa. Kondisi ini memunculkan kesan bahwa sengketa publik diselesaikan dalam forum privat.
Meski demikian, menolak ISDS sepenuhnya juga bukan solusi sederhana. Investor memang membutuhkan perlindungan dari tindakan negara yang sewenang-wenang. Sejarah menunjukkan bahwa beberapa pemerintah pernah melakukan ekspropriasi tanpa kompensasi, mengubah aturan secara diskriminatif, atau memperlakukan investor asing secara tidak adil. Jika tidak ada mekanisme netral, negara dengan sistem hukum lemah bisa kehilangan kepercayaan pasar.
Karena itu, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada pilihan “setuju atau menolak” ISDS, melainkan bagaimana mereformasinya. Banyak usulan telah muncul, seperti memperjelas definisi “perlakuan adil dan setara”, memasukkan pengecualian eksplisit bagi kebijakan kesehatan dan lingkungan, meningkatkan transparansi sidang, membentuk mekanisme banding, hingga mengganti sistem arbitrase ad hoc dengan pengadilan investasi permanen. Uni Eropa, misalnya, telah mendorong model Investment Court System sebagai alternatif.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, isu ini sangat strategis. Di satu sisi, investasi asing tetap penting untuk pembangunan. Di sisi lain, ruang kebijakan nasional tidak boleh dikorbankan demi kepentingan modal global. Pemerintah perlu lebih selektif dalam merundingkan perjanjian investasi, memperkuat kapasitas hukum negara, dan memastikan setiap klausul perlindungan investor tetap menghormati hak negara mengatur demi kepentingan publik.
Pada akhirnya, ISDS mencerminkan dilema besar globalisasi modern: bagaimana menyeimbangkan mobilitas modal dengan demokrasi nasional. Investasi membutuhkan kepastian, tetapi masyarakat membutuhkan negara yang bebas membuat kebijakan untuk kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan rakyatnya. Kasus Philip Morris v. Uruguay menunjukkan bahwa kemenangan negara dimungkinkan, tetapi perjuangannya mahal. Karena itu, masa depan hukum investasi internasional akan ditentukan oleh kemampuan dunia merancang sistem yang adil bagi investor tanpa mengorbankan kedaulatan negara.
