By Globalisasi telah mengubah cara dunia bekerja secara mendasar. Politik internasional yang dahulu didominasi oleh negara, diplomasi, dan kekuatan militer kini berkembang menjadi sistem yang jauh lebih kompleks. Perkembangan teknologi komunikasi, integrasi ekonomi global, arus modal internasional, dan meningkatnya interdependensi antarnegara telah menciptakan bentuk baru hubungan internasional yang melibatkan banyak aktor di luar negara. Dalam konteks ini, konsep global governance menjadi semakin penting karena menunjukkan bahwa tata kelola dunia tidak lagi hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh organisasi internasional, perusahaan multinasional, NGO, jaringan transnasional, hingga institusi global.
David Held dan Anthony McGrew dalam Globalization/Anti-Globalization: Beyond the Great Divide menjelaskan bahwa globalisasi bukan sekadar integrasi ekonomi, melainkan transformasi besar terhadap struktur politik dunia. Mereka menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses “the widening, deepening and speeding up of worldwide interconnectedness” (Held & McGrew, 2007, p. 2). Artinya, hubungan antar masyarakat dunia menjadi semakin luas, semakin dalam, dan semakin cepat. Dalam situasi seperti ini, persoalan internasional tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai urusan domestik masing-masing negara.
Globalisasi telah merekonfigurasi politik internasional dari sistem yang sepenuhnya state-centric menuju sistem multiaktor. Negara memang masih penting, tetapi kini harus berbagi ruang dengan lembaga internasional seperti PBB, IMF, WTO, WHO, perusahaan teknologi global, hingga masyarakat sipil transnasional. Politik internasional tidak lagi hanya berlangsung melalui diplomasi antarnegara, tetapi juga melalui jaringan global yang saling memengaruhi secara simultan.
Perubahan tersebut terlihat jelas dalam munculnya praktik global governance. Konsep ini menunjukkan bahwa tata kelola dunia semakin dijalankan melalui kerja sama multilateral dan institusi global untuk mengatasi persoalan lintas batas. Isu seperti perubahan iklim, pandemi, perdagangan global, keamanan siber, dan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara secara sendiri karena dampaknya bersifat global dan saling terhubung.
Salah satu contoh paling nyata adalah pembentukan Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. SDGs mencerminkan bagaimana pembangunan tidak lagi dipahami hanya sebagai kebijakan domestik, tetapi sebagai agenda global bersama. Negara-negara dunia sepakat terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, mulai dari penghapusan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, hingga perlindungan lingkungan.
Menariknya, implementasi SDGs tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga NGO, perusahaan swasta, universitas, dan masyarakat sipil global. Hal ini menunjukkan bahwa global governance bekerja melalui kolaborasi multiaktor yang melampaui batas negara tradisional. Politik internasional kini bergerak menuju pola kerja sama yang lebih kompleks dan transnasional.
Kasus lain yang menunjukkan rekonfigurasi politik internasional adalah Paris Agreement tahun 2015. Perubahan iklim merupakan persoalan global yang tidak mengenal batas negara. Emisi karbon dari satu negara dapat berdampak pada seluruh dunia melalui kenaikan suhu global, cuaca ekstrem, dan kerusakan lingkungan. Karena itu, negara-negara dunia membentuk kesepakatan internasional untuk mengurangi emisi dan melakukan transisi energi.
Paris Agreement memperlihatkan bahwa kekuatan politik internasional kini tidak hanya ditentukan oleh militer, tetapi juga oleh kemampuan membangun konsensus global dan tata kelola lingkungan internasional. Diplomasi multilateral menjadi semakin penting dalam menghadapi ancaman global yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tradisional berbasis kekuatan negara semata.
Rekonfigurasi politik internasional juga terlihat dalam penanganan pandemi COVID-19. Penyebaran virus yang sangat cepat akibat mobilitas global menunjukkan tingginya interdependensi dunia modern. Dalam situasi tersebut, World Health Organization (WHO) memainkan peran penting dalam koordinasi kesehatan global, distribusi informasi, hingga kerja sama vaksin internasional melalui program COVAX.
Pandemi menunjukkan bahwa keamanan internasional kini tidak lagi hanya berkaitan dengan ancaman militer, tetapi juga kesehatan global, teknologi, dan kapasitas kerja sama internasional. Pada saat yang sama, pandemi juga memperlihatkan kelemahan global governance, seperti nasionalisme vaksin dan rivalitas geopolitik antarnegara besar.
Selain itu, World Trade Organization (WTO) juga menjadi contoh penting bagaimana global governance bekerja dalam bidang ekonomi. WTO mengatur perdagangan internasional, menyelesaikan sengketa dagang, dan menjaga stabilitas sistem perdagangan global. Dalam era globalisasi, ekonomi dunia menjadi semakin saling bergantung sehingga diperlukan aturan bersama untuk mencegah konflik ekonomi berkembang menjadi ketidakstabilan global.
Namun globalisasi juga melahirkan paradoks. Di satu sisi, global governance memperkuat kerja sama internasional dan menciptakan keterhubungan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi di sisi lain, globalisasi memunculkan ketimpangan, krisis kedaulatan negara, dan gelombang nasionalisme baru. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, meningkatnya proteksionisme, hingga fragmentasi globalisasi menunjukkan bahwa tata kelola global tidak selalu berjalan harmonis.
Held dan McGrew menegaskan bahwa globalisasi telah “reshaping the nature and capacities of modern states” (Held & McGrew, 2007, p. 45). Negara-negara kini semakin sulit sepenuhnya mengontrol kebijakan domestiknya karena terikat oleh pasar global, arus modal internasional, teknologi, dan institusi global.
Pada akhirnya, global governance menunjukkan bahwa politik internasional kontemporer telah mengalami rekonfigurasi besar akibat globalisasi. Politik dunia tidak lagi hanya ditentukan oleh negara dan kekuatan militer, tetapi juga oleh institusi internasional, jaringan global, teknologi, dan kerja sama multilateral. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, kekuasaan internasional menjadi lebih tersebar, lebih kompleks, dan semakin bergantung pada kemampuan mengelola persoalan global secara kolektif.
