By Selama bertahun-tahun globalisasi dipromosikan sebagai jalan menuju dunia yang lebih terbuka, saling terhubung, dan setara. Perdagangan bebas, kemajuan teknologi digital, integrasi pasar internasional, hingga meningkatnya mobilitas manusia dianggap sebagai tanda bahwa dunia bergerak menuju kerja sama global yang lebih damai. Namun di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari: apakah globalisasi benar-benar menghapus imperialisme, atau justru menciptakan bentuk dominasi baru yang lebih halus dan kompleks?
Pertanyaan ini penting karena banyak orang masih memahami imperialisme hanya sebagai penjajahan teritorial seperti pada masa kolonialisme klasik. Padahal, imperialisme tidak pernah semata-mata soal penguasaan wilayah. Sejak awal, imperium selalu berkaitan dengan ekstraksi kekayaan, kontrol ekonomi, dan dominasi politik oleh satu kelompok terhadap kelompok lain. Dalam sejarah panjang manusia, imperium bahkan merupakan bentuk kekuasaan yang sangat umum. Dari Imperium Romawi, Ottoman, Mughal, hingga Imperium Inggris, pola dasarnya tetap sama: kekuasaan dibangun untuk memindahkan sumber daya dari wilayah yang dikuasai menuju pusat kekuatan.
Namun imperialisme modern mengalami transformasi besar. Jika dahulu dominasi dilakukan melalui pendudukan militer langsung, kini kontrol lebih banyak bekerja melalui mekanisme ekonomi global, teknologi, keuangan, dan institusi internasional. Globalisasi tidak menghapus hubungan dominasi, melainkan mengubah bentuknya menjadi lebih fleksibel dan sulit dikenali.
Salah satu perubahan paling penting adalah munculnya kapitalisme global yang terintegrasi. Dalam sistem ini, perusahaan multinasional, lembaga keuangan internasional, dan platform teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan negara-negara berkembang. Negara memang masih eksis secara formal, tetapi kekuatan ekonomi global sering kali mampu menentukan arah kebijakan domestik suatu negara melalui utang, investasi, pasar finansial, hingga tekanan perdagangan internasional.
Teori ketergantungan (dependency theory) membantu menjelaskan kondisi ini. Negara-negara berkembang sering ditempatkan hanya sebagai penyedia bahan mentah dan tenaga kerja murah, sementara negara maju menguasai teknologi, inovasi, keuangan, dan nilai tambah produksi. Akibatnya, keuntungan terbesar globalisasi justru lebih banyak dinikmati oleh pusat kapitalisme dunia.
Fenomena tersebut terlihat jelas dalam rantai produksi global saat ini. Sebuah telepon pintar mungkin dirakit di Asia atau Afrika dengan tenaga kerja murah, tetapi keuntungan terbesar diperoleh perusahaan di Amerika atau Eropa yang menguasai desain, hak paten, pemasaran, dan teknologi. Buruh di negara berkembang menghasilkan nilai besar, tetapi menerima bagian yang sangat kecil dari keuntungan global. Dalam konteks ini, eksploitasi tidak hilang, melainkan tersembunyi di balik jaringan produksi internasional yang tampak “normal”.
Bahkan dominasi hari ini semakin meluas ke ranah digital. Perusahaan teknologi global seperti Google, Meta, Amazon, dan Microsoft tidak hanya mengendalikan pasar, tetapi juga data, informasi, dan perilaku masyarakat dunia. Data kini menjadi sumber kekuasaan baru. Negara berkembang yang tidak memiliki kapasitas teknologi sendiri akhirnya kembali bergantung pada kekuatan global dalam ekonomi digital.
Pada titik ini, imperialisme modern tidak lagi cukup dipahami sebagai persaingan antarnegara besar semata. Imperialisme telah menjadi bagian dari struktur kapitalisme global itu sendiri. Sistem ekonomi internasional memungkinkan terjadinya aliran nilai dan keuntungan secara terus-menerus dari negara pinggiran menuju negara inti. Ketimpangan global bukan sekadar kecelakaan sejarah, tetapi konsekuensi dari struktur ekonomi dunia yang timpang.
Menariknya, kritik terhadap imperialisme sebenarnya tidak hanya datang dari tradisi Marxis seperti Lenin. Banyak ekonom liberal klasik juga sangat kritis terhadap imperium. Adam Smith, Richard Cobden, hingga J.A. Hobson berpendapat bahwa imperium justru merugikan mayoritas masyarakat negara penjajah sendiri. Menurut Hobson, yang paling diuntungkan dari imperialisme hanyalah kelompok elit tertentu: birokrat kolonial, industri militer, sektor keuangan, dan kelompok bisnis yang dekat dengan negara.
Kasus Imperium Inggris menunjukkan hal tersebut. Banyak wilayah koloninya sebenarnya tidak menguntungkan secara ekonomi jika dibandingkan dengan biaya militer dan administrasi yang harus ditanggung. Namun imperium tetap dipertahankan karena menguntungkan kelompok elit tertentu yang memperoleh rente ekonomi dan kekuasaan politik dari sistem kolonial.
Hal serupa dapat dilihat dalam globalisasi kontemporer. Sistem ekonomi global sering kali menghasilkan keuntungan luar biasa bagi korporasi besar dan elit finansial, sementara ketimpangan sosial justru semakin melebar. Negara-negara berkembang dipaksa membuka pasar, melakukan deregulasi, dan mengurangi perlindungan sosial demi memenuhi tuntutan pasar global. Dalam banyak kasus, kebijakan tersebut memperlemah posisi masyarakat lokal dan memperbesar ketergantungan terhadap modal asing.
Karena itu, globalisasi seharusnya tidak dipahami secara naif sebagai proses yang otomatis membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Yang perlu dipertanyakan adalah siapa yang paling diuntungkan dari sistem global saat ini dan siapa yang menanggung biayanya.
Imperialisme memang tidak lagi selalu hadir dalam bentuk penjajahan bendera dan tentara. Namun logika dasarnya tetap hidup: penguasaan sumber daya, pengendalian ekonomi, dan konsentrasi kekuasaan global di tangan segelintir aktor dominan. Globalisasi pada akhirnya bukan akhir dari imperialisme, melainkan transformasi menuju bentuk dominasi baru yang lebih tersembunyi, lebih kompleks, dan lebih terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari manusia modern.
