By Perdebatan tentang kekuatan perusahaan besar semakin menonjol dalam ekonomi global modern. Dari dominasi Google dalam pencarian digital, Amazon dalam perdagangan daring, hingga BlackRock dalam pasar keuangan, korporasi kini bukan sekadar pelaku ekonomi biasa. Mereka memiliki pengaruh terhadap pekerjaan, data pribadi, kebijakan publik, bahkan arah politik suatu negara. Dalam konteks inilah pemikiran Michael Bennett dan Rutger Claassen melalui konsep Corporate Power Trilemma menjadi sangat penting.
Melalui artikel mereka pada 2022, Bennett dan Claassen menunjukkan bahwa persoalan mengatur korporasi besar bukanlah soal memilih antara “pro-pasar” atau “anti-pasar.” Masalah utamanya jauh lebih kompleks. Setiap upaya untuk merespons kekuatan korporasi akan berhadapan dengan tiga nilai penting yang sulit dipenuhi sekaligus: keseimbangan kekuasaan (power balance), efisiensi skala ekonomi (economies of scale), dan minimisasi biaya keagenan (minimizing agency costs). Karena itu, kebijakan terhadap korporasi selalu berada dalam situasi trilemma: jika satu tujuan diperkuat, tujuan lain cenderung dikorbankan.
Pandangan Bennett dan Claassen ini relevan karena selama ini banyak diskusi publik cenderung menyederhanakan persoalan. Sebagian kalangan percaya perusahaan besar adalah ancaman demokrasi yang harus dibatasi. Sebaliknya, kelompok lain melihat perusahaan besar sebagai mesin inovasi yang harus dibiarkan berkembang. Corporate Power Trilemma menunjukkan bahwa kedua posisi itu hanya menangkap sebagian kenyataan.
Pilihan pertama adalah menerima perusahaan besar karena mereka membawa efisiensi. Korporasi raksasa sering mampu memproduksi barang dan jasa lebih murah, menjangkau konsumen lebih luas, dan berinvestasi besar dalam riset. Tidak banyak startup kecil yang mampu membangun infrastruktur cloud global seperti Amazon Web Services atau sistem operasi seperti Microsoft. Dalam arti tertentu, ukuran besar dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tetapi Bennett dan Claassen mengingatkan bahwa penerimaan terhadap perusahaan besar berisiko merusak keseimbangan kekuasaan. Ketika korporasi terlalu dominan, mereka dapat memengaruhi regulator, menekan pesaing kecil, mengendalikan rantai pasok, dan menentukan standar pasar sendiri. Kekuasaan ekonomi berubah menjadi kekuasaan politik. Jika dibiarkan, negara bisa kehilangan otonomi dalam membuat kebijakan.
Pilihan kedua adalah memecah atau membatasi korporasi besar. Ini adalah pendekatan antimonopoli klasik yang bertujuan mencegah konsentrasi kekuatan. Secara demokratis, pendekatan ini menarik karena tidak ada satu entitas yang terlalu kuat. Kompetisi lebih terbuka, inovasi bisa datang dari banyak pelaku, dan pasar menjadi lebih sehat.
Namun, seperti dijelaskan Bennett dan Claassen, memecah perusahaan besar juga punya konsekuensi. Skala ekonomi bisa hilang. Biaya produksi meningkat. Integrasi layanan menurun. Dalam industri teknologi, misalnya, banyak layanan justru efisien karena jaringan pengguna yang besar dan sistem yang saling terhubung. Memecah perusahaan mungkin memperbaiki distribusi kekuasaan, tetapi belum tentu meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Pilihan ketiga adalah membuat perusahaan besar lebih akuntabel melalui regulasi ketat, transparansi, pajak adil, perlindungan pekerja, serta kontrol demokratis. Ini tampak sebagai jalan tengah: perusahaan tetap besar dan efisien, tetapi tidak bebas bertindak semaunya. Uni Eropa menjadi contoh penting melalui regulasi privasi data, Digital Markets Act, dan pengawasan terhadap Big Tech.
Tetapi lagi-lagi, Bennett dan Claassen menunjukkan bahwa opsi ini juga tidak sempurna. Regulasi memerlukan birokrasi yang kuat, biaya pengawasan tinggi, dan kemampuan teknis yang sering kali tertinggal dari inovasi korporasi. Perusahaan besar juga punya sumber daya hukum dan politik untuk melobi atau menghindari aturan. Akibatnya, regulasi bisa terlihat tegas di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, Corporate Power Trilemma sangat relevan. Indonesia membutuhkan investasi asing, teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Tetapi jika terlalu memberi insentif kepada perusahaan besar, negara dapat kehilangan pendapatan pajak dan daya tawar regulasi. Sebaliknya, jika terlalu proteksionis, investasi bisa pindah ke negara lain. Dilema ini terlihat dalam sektor pertambangan, ekonomi digital, energi, hingga manufaktur.
Karena itu, pelajaran utama dari Bennett dan Claassen bukanlah memilih satu solusi mutlak, melainkan membangun kapasitas negara untuk mengelola kompromi. Negara harus memiliki otoritas persaingan usaha yang kuat, sistem perpajakan modern, birokrasi profesional, serta visi pembangunan jangka panjang. Tanpa institusi yang kuat, semua opsi dalam trilemma hanya akan menguntungkan elite ekonomi.
Di tengah munculnya kecerdasan buatan, dominasi platform digital, dan konsolidasi modal global, pemikiran Bennett dan Claassen semakin penting. Mereka mengingatkan bahwa masalah korporasi bukan hanya soal untung-rugi ekonomi, tetapi juga soal distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Siapa yang mengendalikan data? Siapa yang menentukan harga? Siapa yang memengaruhi hukum?
Pada akhirnya, Corporate Power Trilemma adalah pengingat bahwa kebijakan publik selalu penuh trade-off. Tidak ada jalan yang sepenuhnya bebas biaya. Tetapi justru dengan memahami dilema itu, negara bisa membuat keputusan yang lebih jujur, realistis, dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam dunia di mana korporasi semakin besar, kemampuan mengelola kekuatan mereka mungkin akan menjadi ukuran utama kualitas sebuah negara demokratis.
