By Selama berabad-abad, kekuasaan global lazim dipahami melalui lensa negara. Politik internasional dianggap sebagai arena persaingan antarnegara besar: siapa memiliki militer terkuat, ekonomi terbesar, dan pengaruh diplomatik paling luas. Namun pada abad ke-21, gambaran itu semakin tidak memadai. Globalisasi telah melahirkan struktur kekuasaan yang lebih kompleks, di mana negara tetap penting, tetapi harus berbagi panggung dengan perusahaan multinasional (MNC), lembaga internasional, pasar finansial global, dan kelas kapitalis transnasional. Karena itu, memahami dunia hari ini menuntut perspektif Ekonomi Politik Internasional (EPI), yaitu kajian tentang hubungan timbal balik antara kekuasaan politik dan proses ekonomi global.
Dalam perspektif klasik, negara tetap memiliki posisi sentral. Robert Gilpin menegaskan bahwa meskipun globalisasi berkembang, negara masih merupakan aktor utama dalam urusan domestik dan internasional. Negara memiliki sesuatu yang tidak dimiliki korporasi: kedaulatan hukum, legitimasi politik, kemampuan memungut pajak, serta monopoli kekerasan yang sah. Dalam situasi krisis, perang, pandemi, atau resesi besar, publik tetap menoleh kepada negara, bukan kepada direksi perusahaan global. Dengan kata lain, negara belum mati.
Namun negara juga tidak lagi sendirian. Perusahaan multinasional telah menjadi kekuatan ekonomi yang dalam banyak hal menyaingi negara. Kapitalisasi pasar Apple, Microsoft, atau Saudi Aramco melampaui ukuran ekonomi banyak negara berkembang. MNC menguasai rantai pasok global, memindahkan modal dengan cepat, menentukan lokasi produksi, dan memengaruhi kebijakan publik melalui lobi ekonomi. Produk yang kita gunakan sehari-hari adalah hasil jaringan produksi lintas negara: dirancang di satu tempat, diproduksi di tempat lain, dan dipasarkan ke seluruh dunia. Dalam konteks ini, korporasi global tidak hanya menjual barang, tetapi mengorganisasi ekonomi internasional.
Hubungan negara dan MNC bersifat ambigu: saling membutuhkan sekaligus penuh ketegangan. Negara membutuhkan investasi asing, lapangan kerja, teknologi, dan akses pasar dunia. Sebaliknya, MNC membutuhkan stabilitas politik, perlindungan hukum, infrastruktur, dan kepastian regulasi dari negara. Tetapi di balik kerja sama itu terdapat tarik-menarik kepentingan. Ketika pemerintah terlalu agresif menarik investor melalui deregulasi, insentif pajak, atau pelonggaran standar buruh dan lingkungan, kepentingan publik bisa terpinggirkan. Negara kemudian berubah dari pengarah pembangunan menjadi sekadar penyedia fasilitas bagi modal global.
Di sinilah kritik Harry Magdoff menjadi relevan. Dari perspektif ekonomi politik kritis, Magdoff mempertanyakan narasi bahwa investasi asing otomatis membawa pembangunan. Menurutnya, perusahaan multinasional tidak datang ke negara berkembang karena paling membutuhkan pembangunan, tetapi karena paling menguntungkan. Modal mengalir ke tempat yang menawarkan upah murah, sumber daya melimpah, pasar besar, atau regulasi longgar. Akibatnya, banyak negara berkembang hanya menempati posisi sebagai pemasok bahan mentah, lokasi perakitan murah, atau pasar konsumsi. Sementara fungsi bernilai tinggi seperti riset, desain, keuangan, dan kendali merek tetap berada di pusat kapitalisme global.
Kritik tersebut dapat dilihat di banyak tempat. Negara berkembang sering mencatat pertumbuhan ekonomi dan kenaikan ekspor, tetapi tetap bergantung pada teknologi impor, komponen asing, dan keputusan korporasi yang dibuat di luar negeri. Modernisasi terjadi secara permukaan, tetapi struktur ketergantungan tetap bertahan. Karena itu, persoalan utama bukan sekadar berapa banyak investasi masuk, melainkan bagaimana investasi itu diatur agar menghasilkan industrialisasi nasional dan kemandirian ekonomi.
William L. Robinson membawa analisis lebih jauh dengan konsep Transnational Capitalist Class (TCC). Menurut Robinson, globalisasi telah melahirkan kelas elite baru yang kepentingannya melampaui batas negara. Mereka terdiri dari pemilik korporasi global, bankir, manajer investasi, birokrat lembaga internasional, teknokrat, dan politisi apro-pasar. Kelompok ini terhubung melalui forum global, pasar finansial, dan jaringan bisnis lintas negara. Mereka berbagi kepentingan pada liberalisasi pasar, perlindungan investasi, fleksibilitas tenaga kerja, dan stabilitas sistem kapitalisme global.
Jika analisis Robinson benar, maka konflik utama dunia hari ini tidak lagi semata antara negara A melawan negara B, tetapi antara kapital global dan kelompok masyarakat yang terdampak globalisasi: buruh, petani, pekerja informal, kelas menengah rentan, dan komunitas lokal. Ketimpangan pendapatan, kerja kontrak yang tidak aman, krisis perumahan, dan kemarahan populis di banyak negara menunjukkan bahwa pertumbuhan global tidak otomatis berarti kesejahteraan merata.
Bagi Indonesia, semua perdebatan ini sangat relevan. Indonesia membutuhkan investasi, teknologi, dan akses pasar global untuk mempercepat pembangunan. Namun keterbukaan ekonomi tidak boleh membuat negara kehilangan arah. Jika investasi hanya menjadikan Indonesia lokasi produksi murah, pengekspor bahan mentah, atau pasar bagi produk asing, maka keuntungan strategis akan dinikmati pihak lain. Negara harus cukup kuat untuk menegosiasikan transfer teknologi, hilirisasi industri, perlindungan tenaga kerja, keadilan pajak, dan standar lingkungan.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar abad ke-21 bukan hanya negara mana yang paling kuat, tetapi siapa yang menetapkan aturan permainan ekonomi global. Negara yang lemah akan dikelola pasar dan tunduk pada tekanan modal. Negara yang cerdas dan berkapasitas tinggi dapat memanfaatkan modal global untuk kepentingan nasional. Karena itu, masa depan kedaulatan tidak ditentukan oleh menutup diri dari dunia, melainkan oleh kemampuan negara mengelola globalisasi tanpa kehilangan kendali atas nasib rakyatnya sendiri.
