By Perdebatan mengenai Pos-Fordisme merupakan salah satu diskusi paling penting dalam kajian Ekonomi Politik Internasional (EPI) karena berkaitan dengan pertanyaan mendasar tentang bagaimana kapitalisme berubah sejak berakhirnya era produksi massal pada dekade 1970-an. Hampir semua akademisi sepakat bahwa sistem Fordisme yang ditandai oleh produksi massal, integrasi vertikal perusahaan, tenaga kerja yang relatif stabil, dan konsumsi massal, tidak lagi mampu menjawab perubahan ekonomi global. Namun, kesepakatan tersebut berhenti pada titik itu. Ketika mencoba menjelaskan apa yang menggantikan Fordisme dan mengapa perubahan tersebut terjadi, Manuel Castells, Eric Thun, dan Michael Dunford justru menawarkan penjelasan yang berbeda. Perbedaan itu bukan disebabkan oleh perbedaan data empiris, melainkan karena masing-masing memulai analisis dari titik awal yang berbeda tentang bagaimana kapitalisme bekerja.
Manuel Castells memandang lahirnya Pos-Fordisme sebagai konsekuensi dari revolusi teknologi informasi. Baginya, perubahan terbesar dalam kapitalisme modern bukanlah perpindahan pabrik ke negara berkembang atau meningkatnya perdagangan internasional, melainkan munculnya teknologi digital yang mengubah sumber utama produktivitas ekonomi. Jika pada era Fordisme keunggulan ekonomi ditentukan oleh kapasitas produksi massal, penggunaan mesin, dan efisiensi tenaga kerja, maka pada era baru produktivitas ditentukan oleh kemampuan menghasilkan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Castells menyebut kondisi ini sebagai informational economy, yaitu ekonomi yang bertumpu pada pengetahuan, inovasi, dan jaringan komunikasi global. Dalam masyarakat jaringan (network society), perusahaan dapat mengoordinasikan aktivitas produksi, distribusi, dan pemasaran secara real time meskipun seluruh proses tersebut berlangsung di berbagai negara. Oleh karena itu, Pos-Fordisme menurut Castells bukan sekadar perubahan sistem produksi, tetapi transformasi menuju kapitalisme informasional yang mengubah struktur ekonomi dunia secara mendasar.
Berbeda dengan Castells yang menjadikan teknologi sebagai titik awal analisis, Eric Thun memusatkan perhatian pada bagaimana perusahaan multinasional mengorganisasi proses produksi dalam era globalisasi. Menurut Thun, karakter utama Pos-Fordisme bukanlah munculnya teknologi digital itu sendiri, melainkan restrukturisasi organisasi produksi melalui Global Value Chain (GVC). Perusahaan tidak lagi memproduksi seluruh barang di satu lokasi atau mengendalikan semua tahapan produksi secara vertikal seperti pada masa Fordisme. Sebaliknya, setiap tahapan penciptaan nilai—mulai dari penelitian, desain produk, produksi komponen, perakitan, logistik, hingga pemasaran—dibagi ke berbagai negara sesuai dengan keunggulan kompetitif masing-masing. Dalam konteks ini, perusahaan multinasional lebih berfungsi sebagai koordinator jaringan produksi global daripada sebagai produsen tunggal. Daya saing perusahaan tidak lagi hanya bergantung pada kapasitas manufaktur, tetapi pada kemampuan mengelola jaringan pemasok, mitra produksi, dan distribusi yang tersebar di seluruh dunia.
Sementara itu, Michael Dunford menawarkan perspektif yang lebih luas melalui pendekatan Regulation Theory. Ia berpendapat bahwa Pos-Fordisme tidak dapat dipahami hanya melalui perubahan teknologi atau organisasi produksi karena keduanya hanyalah bagian dari transformasi yang lebih besar, yaitu perubahan rezim akumulasi kapitalisme. Fordisme menurut Dunford bukan sekadar sistem produksi massal, melainkan sebuah tatanan sosial-ekonomi yang ditopang oleh hubungan industrial, kebijakan negara, pola konsumsi massal, dan institusi kesejahteraan. Ketika model tersebut mengalami krisis pada dekade 1970-an akibat meningkatnya persaingan global, perubahan preferensi konsumen, dan menurunnya tingkat keuntungan perusahaan, kapitalisme melakukan restrukturisasi untuk mempertahankan proses akumulasi modal. Dengan demikian, Pos-Fordisme merupakan hasil perubahan institusi ekonomi dan politik yang mengatur hubungan antara negara, pasar, perusahaan, dan tenaga kerja. Bagi Dunford, perubahan organisasi produksi tidak akan dapat dipahami tanpa melihat perubahan regulasi dan kebijakan yang menopang kapitalisme itu sendiri.
Perbedaan ketiga penulis tersebut sesungguhnya mencerminkan tiga cara berpikir yang berbeda dalam membaca perubahan ekonomi global. Castells bertanya mengapa revolusi informasi mampu mengubah masyarakat dan ekonomi secara fundamental. Oleh sebab itu, teknologi informasi menjadi variabel utama dalam penjelasannya. Thun bertanya bagaimana perusahaan multinasional mengelola produksi dalam era globalisasi sehingga fokusnya tertuju pada Global Value Chain sebagai bentuk baru organisasi produksi internasional. Sebaliknya, Dunford mempertanyakan bagaimana kapitalisme dapat bertahan setelah krisis Fordisme, sehingga ia menempatkan institusi, regulasi, dan kebijakan negara sebagai faktor utama yang memungkinkan lahirnya sistem produksi baru.
Perbedaan titik awal tersebut juga menghasilkan rekomendasi yang berbeda. Castells menekankan pentingnya investasi pada teknologi informasi, pengembangan inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan agar negara mampu bersaing dalam ekonomi jaringan. Thun lebih menekankan strategi industrial upgrading, yaitu meningkatkan posisi suatu negara dalam Global Value Chain melalui inovasi, penguatan industri domestik, pembangunan infrastruktur logistik dan digital, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. Sementara itu, Dunford menilai bahwa transformasi ekonomi memerlukan pembaruan institusi melalui kebijakan industri yang adaptif, hubungan industrial yang lebih fleksibel namun tetap melindungi pekerja, serta rezim regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kapitalisme global.
Castells membantu menjelaskan mengapa perubahan menuju Pos-Fordisme menjadi mungkin melalui revolusi teknologi informasi. Thun memperlihatkan bagaimana perubahan tersebut diwujudkan dalam praktik melalui jaringan produksi global yang semakin kompleks. Sementara itu, Dunford menjelaskan mengapa sistem tersebut dapat bertahan dan berkembang melalui penyesuaian institusi, kebijakan, dan regulasi yang menopang proses akumulasi kapitalisme. Oleh karena itu, Pos-Fordisme lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara inovasi teknologi, reorganisasi produksi global, dan transformasi institusional. Ketiga proses tersebut bersama-sama membentuk wajah baru Ekonomi Politik Internasional, di mana keunggulan kompetitif tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi barang, tetapi juga oleh kemampuan mengelola pengetahuan, mengoordinasikan jaringan produksi lintas negara, dan membangun institusi yang mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi global.
