By Perdebatan tentang hubungan antara pasar dan negara merupakan salah satu tema paling penting dalam ekonomi politik internasional. Sepanjang sejarah modern, dunia terus bergerak di antara dua kutub besar: keinginan membuka pasar global demi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan menjaga stabilitas sosial di dalam negeri. Dari pergulatan tersebut lahirlah sebuah kompromi besar pasca-Perang Dunia II yang dikenal sebagai embedded liberalism.
Konsep embedded liberalism, yang banyak dipopulerkan oleh John Gerard Ruggie, pada dasarnya merupakan upaya untuk menjawab kegagalan liberalisme klasik sebelum Perang Dunia II. Pada era itu, perdagangan bebas dan arus modal internasional berkembang sangat pesat di bawah sistem standar emas. Namun negara relatif minim melakukan perlindungan sosial terhadap masyarakatnya. Akibatnya, ketika krisis ekonomi datang—terutama Great Depression 1930-an—dampaknya menghancurkan. Pengangguran massal, kebangkrutan perusahaan, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik meluas di banyak negara. Bahkan krisis tersebut turut membuka jalan bagi munculnya ekstremisme politik dan fasisme di Eropa.
Dari pengalaman itulah muncul kesadaran baru bahwa pasar bebas murni tidak cukup untuk menjaga stabilitas masyarakat. Dunia membutuhkan sistem yang tetap mendukung keterbukaan ekonomi internasional, tetapi juga memberi ruang bagi negara untuk melindungi masyarakat domestik dari gejolak pasar. Inilah inti dari embedded liberalism: pasar global tetap dibuka, tetapi ekonomi harus “ditanamkan” (embedded) dalam struktur sosial dan politik yang menjaga stabilitas domestik.
Di sinilah Keynesianisme memainkan peran yang sangat penting. Jika embedded liberalism adalah kompromi politik-ekonomi global, maka Keynesianisme adalah perangkat ekonomi yang memungkinkan kompromi tersebut berjalan. Pemikiran John Maynard Keynes memberikan legitimasi teoritis bahwa negara boleh dan bahkan perlu ikut campur dalam ekonomi untuk menjaga permintaan agregat, lapangan kerja, dan stabilitas sosial.
Setelah Great Depression, banyak negara menyadari bahwa pasar tidak selalu mampu menyeimbangkan dirinya sendiri. Ketika masyarakat takut dan berhenti belanja, investasi turun, perusahaan melakukan PHK, dan ekonomi masuk dalam lingkaran resesi. Keynesianisme menawarkan solusi bahwa negara harus aktif menstimulasi ekonomi melalui belanja pemerintah, kebijakan fiskal, subsidi, serta pembangunan sistem kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, Keynesianisme menjadi fondasi domestik dari embedded liberalism.
Kombinasi antara keterbukaan ekonomi internasional dan intervensi negara domestik inilah yang membentuk tatanan Bretton Woods setelah Perang Dunia II. Sistem ini mendukung perdagangan global melalui institusi seperti IMF, World Bank, dan GATT, tetapi tetap memberi negara ruang untuk menjalankan kebijakan domestik demi menjaga stabilitas sosial. Negara-negara Barat kemudian membangun welfare state, memperluas pendidikan publik, layanan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, dan kebijakan full employment. Periode 1945–1970-an bahkan sering disebut sebagai Golden Age of Capitalism karena pertumbuhan ekonomi tinggi berjalan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya kelas menengah.
Dalam konteks ini, Keynesianisme dapat dipahami sebagai “sabuk pengaman” sosial bagi kapitalisme global. Embedded liberalism menyadari bahwa masyarakat hanya akan menerima globalisasi jika mereka merasa dilindungi. Ketika perdagangan bebas menyebabkan industri tertentu terpukul atau pengangguran meningkat, negara dapat masuk melalui bantuan sosial, program pekerjaan, stimulus ekonomi, atau pelatihan tenaga kerja. Dengan demikian, negara berfungsi bukan untuk menutup pasar, tetapi untuk menjaga legitimasi sosial dari sistem pasar itu sendiri.
Namun kompromi ini mulai melemah pada 1970-an ketika dunia menghadapi stagflasi, krisis minyak, inflasi tinggi, dan tekanan fiskal terhadap negara kesejahteraan. Kritik dari Monetaris dan neoliberalisme kemudian menguat. Tokoh seperti Milton Friedman dan Friedrich Hayek menilai bahwa negara telah terlalu besar dan terlalu banyak melakukan intervensi. Menurut mereka, kebijakan Keynesian justru menciptakan inflasi, defisit, dan distorsi pasar. Dari sinilah neoliberalisme mulai menggantikan embedded liberalism pada 1980-an melalui deregulasi, privatisasi, liberalisasi finansial, dan pengurangan welfare state.
Perbedaan keduanya sangat jelas. Embedded liberalism berusaha menyeimbangkan pasar dan perlindungan sosial, sedangkan neoliberalisme lebih menempatkan efisiensi pasar sebagai prioritas utama. Embedded liberalism takut pada pengangguran massal dan runtuhnya legitimasi sosial, sementara neoliberalisme lebih takut pada inflasi, defisit, dan negara yang terlalu besar.
Meskipun demikian, relevansi embedded liberalism sebenarnya belum hilang. Krisis finansial global 2008, pandemi COVID-19, hingga meningkatnya ketimpangan sosial di berbagai negara menunjukkan bahwa pasar global tetap membutuhkan legitimasi sosial. Bahkan negara-negara yang sangat liberal sekalipun akhirnya kembali menggunakan stimulus fiskal besar, bantuan sosial, dan intervensi ekonomi ketika menghadapi krisis besar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar bebas tanpa perlindungan sosial tetap menyimpan risiko ketidakstabilan politik dan ekonomi.
Karena itu, embedded liberalism dapat dipahami bukan sekadar sebagai fase sejarah pasca-Perang Dunia II, tetapi sebagai upaya permanen untuk mencari keseimbangan antara efisiensi pasar dan stabilitas sosial. Dalam dunia yang semakin global dan saling terhubung, tantangan utamanya bukan memilih antara pasar atau negara, melainkan bagaimana keduanya dapat dikombinasikan agar pertumbuhan ekonomi tidak menghancurkan kohesi sosial masyarakat.
