By Jika pada abad ke-19 liberalisme klasik dikenal melalui slogan “biarkan pasar bekerja”, maka neoliberalisme membawa proyek yang jauh lebih luas: bukan sekadar membebaskan pasar dari negara, tetapi membentuk negara, institusi, dan masyarakat agar bekerja menurut logika pasar. Dalam pengertian ini, neoliberalisme bukan hanya teori ekonomi, melainkan cara memandang dunia.
Secara umum, neoliberalisme adalah paham ekonomi-politik yang menekankan pasar bebas, kompetisi, kepemilikan privat, deregulasi, dan pembatasan intervensi negara dalam ekonomi. Ia berangkat dari keyakinan bahwa mekanisme pasar merupakan alat paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya, menciptakan pertumbuhan, dan mendorong inovasi. Negara tetap dibutuhkan, tetapi perannya bergeser: bukan sebagai pengelola utama ekonomi, melainkan penjaga aturan main agar pasar dapat beroperasi.
Akar sejarah neoliberalisme lahir dari krisis liberalisme klasik pada awal abad ke-20. Depresi Besar 1929, pengangguran massal, dan naiknya fasisme maupun sosialisme membuat banyak pihak meragukan sistem pasar bebas lama. Dalam konteks itulah sejumlah pemikir berusaha “memperbarui” liberalisme. Pada Colloque Walter Lippmann di Paris tahun 1938 dan kemudian melalui Mont Pelerin Society tahun 1947, tokoh seperti Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Wilhelm Röpke, dan belakangan Milton Friedman menyusun fondasi intelektual neoliberalisme modern.
Meski sering dikelompokkan bersama, keempat tokoh ini memiliki fokus berbeda. Ludwig von Mises terkenal dengan argumen bahwa sosialisme tidak mungkin berjalan rasional karena tanpa kepemilikan privat tidak ada harga pasar yang dapat dipakai untuk kalkulasi ekonomi. Friedrich Hayek menambahkan bahwa masalah utama bukan hanya insentif, tetapi pengetahuan. Menurutnya, informasi ekonomi tersebar di jutaan individu dan tidak mungkin dikuasai negara. Karena itu, harga pasar berfungsi sebagai sistem informasi paling efisien.
Wilhelm Röpke mengambil jalur yang lebih sosial. Ia menilai pasar penting, tetapi tidak cukup. Pasar memerlukan fondasi moral, keluarga, komunitas, dan etika sosial. Tanpa itu, kapitalisme justru bisa merusak masyarakat. Sementara Milton Friedman memberikan wajah paling praktis bagi neoliberalisme. Lewat monetarisme, kritik terhadap Keynesianisme, serta dukungan pada deregulasi, privatisasi, dan pilihan individu, Friedman sangat berpengaruh pada kebijakan publik era modern.
Neoliberalisme baru benar-benar naik menjadi kekuatan politik dominan setelah krisis ekonomi 1970-an: inflasi tinggi, stagnasi, dan krisis minyak mengguncang model negara kesejahteraan Keynesian. Di Inggris, Margaret Thatcher menerapkan privatisasi dan pelemahan serikat buruh. Di Amerika Serikat, Ronald Reagan mendorong pemotongan pajak dan deregulasi. Setelah Perang Dingin berakhir, gagasan ini menyebar secara global melalui IMF, Bank Dunia, WTO, dan paket kebijakan yang dikenal sebagai Washington Consensus. Negara-negara berkembang didorong melakukan liberalisasi perdagangan, privatisasi BUMN, pengurangan subsidi, dan disiplin fiskal.
Namun neoliberalisme tidak berhenti di ranah ekonomi. Ia merembes ke pendidikan, kesehatan, birokrasi, bahkan identitas individu. Universitas dinilai berdasarkan daya saing dan efisiensi. Rumah sakit dikelola seperti korporasi. Pegawai publik diukur dengan target kinerja kuantitatif. Individu didorong menjadi “entrepreneur of the self”, yaitu manusia yang harus terus meningkatkan nilai dirinya di pasar kerja. Dalam arti ini, neoliberalisme mengubah warga negara menjadi subjek ekonomi.
Kritik terhadap neoliberalisme sangat luas. David Harvey menyebutnya sebagai proyek politik untuk memulihkan kekuasaan elite ekonomi setelah krisis 1970-an. Menurut Harvey, deregulasi dan privatisasi bukan netral, melainkan sarana redistribusi kekayaan ke atas. Ia memakai istilah creative destruction untuk menjelaskan bagaimana neoliberalisme menghancurkan institusi lama—negara kesejahteraan, perlindungan buruh, kontrol publik—lalu menggantinya dengan tatanan yang ramah modal.
Jan Nederveen Pieterse melihat globalisasi yang dominan sejak 1980-an sebenarnya adalah globalisasi neoliberal: integrasi dunia yang dipimpin pasar, bukan proses alamiah yang tak terelakkan. Manfred Steger menambahkan bahwa kemenangan neoliberalisme juga terjadi di ranah ideologi. Istilah seperti reformasi, modernisasi, fleksibilitas, dan daya saing sering dipakai untuk melegitimasi kebijakan pasar. Dengan kata lain, neoliberalisme menang bukan hanya lewat kebijakan, tetapi juga lewat bahasa. Sementara Graham Thompson mengingatkan bahwa sekalipun pasar menguat, negara belum mati. Politik tetap dibutuhkan untuk menciptakan hukum, pajak, regulasi, dan legitimasi demokratis.
Di sinilah letak paradoks neoliberalisme. Ia sering berbicara tentang negara minimal, tetapi dalam praktiknya tetap membutuhkan negara yang kuat: untuk melindungi hak investor, menyelamatkan sektor keuangan saat krisis, menegakkan kontrak, dan membuka pasar baru. Negara tidak hilang; ia direorientasikan.
Hari ini, setelah krisis finansial 2008, pandemi global, dan meningkatnya ketimpangan sosial, banyak orang mulai mempertanyakan neoliberalisme. Namun pengaruhnya masih besar. Cara kita menilai pendidikan, pekerjaan, kesehatan, bahkan diri sendiri masih sering memakai ukuran pasar: efisiensi, produktivitas, kompetisi, dan nilai jual. Karena itu, memahami neoliberalisme penting bukan hanya untuk membaca kebijakan ekonomi, tetapi juga untuk memahami bagaimana logika pasar telah menjadi logika dunia.
