By Kondisi fiskal Indonesia kembali menjadi sorotan setelah sejumlah indikator terbaru menunjukkan meningkatnya tekanan pembayaran utang pemerintah. Meski rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah batas 60 persen, sejumlah ekonom menilai indikator tersebut tidak lagi cukup untuk menggambarkan kesehatan fiskal nasional.
Per akhir 2025, posisi utang pemerintah Indonesia diperkirakan mencapai Rp9.638 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp825 triliun dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini bukan hanya berasal dari tambahan utang baru, tetapi juga akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang membuat nilai utang valas ikut membengkak.
Data menunjukkan sekitar 28,5 persen utang pemerintah masih berbentuk valuta asing seperti dolar AS, yen, dan euro. Ketika rupiah melemah, nilai utang otomatis meningkat meskipun pemerintah tidak melakukan penarikan utang baru dalam jumlah besar.
Secara resmi, rasio utang terhadap PDB Indonesia berada di kisaran 40,46 persen atau masih di bawah ambang batas 60 persen sebagaimana diatur undang-undang. Namun sejumlah pengamat mengingatkan bahwa angka tersebut bukan “batas aman”, melainkan hanya batas maksimum legal.
Sorotan utama kini tertuju pada debt service ratio (DSR) atau rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara. Pada 2025, pembayaran bunga utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp514 triliun. Dengan pendapatan negara sekitar Rp2.756 triliun, rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan mencapai 18,65 persen.
Angka tersebut dinilai cukup tinggi. Beberapa lembaga pemeringkat internasional disebut mulai memperhatikan kondisi fiskal Indonesia karena rasio pembayaran bunga di atas 15 persen sering dianggap sebagai sinyal memburuknya prospek fiskal suatu negara. IMF sendiri merekomendasikan rasio ideal berada di kisaran 7–10 persen.
Tekanan semakin besar ketika pembayaran pokok utang dimasukkan ke dalam perhitungan. Pada 2025, pelunasan pokok utang diperkirakan mencapai Rp800 triliun. Jika digabung dengan pembayaran bunga, total beban utang pemerintah mencapai sekitar Rp1.314 triliun.
Artinya, hampir separuh pendapatan negara habis untuk membayar utang lama. DSR Indonesia kini diperkirakan mencapai 47,67 persen, jauh di atas rekomendasi IMF yang menyarankan kisaran 25–35 persen.
Selain itu, rata-rata jatuh tempo utang pemerintah juga terus memendek. Jika pada 2015 rata-rata jatuh tempo utang masih di atas 9 tahun, kini turun menjadi sekitar 7,7 tahun. Kondisi ini meningkatkan tekanan pembiayaan karena pemerintah harus lebih sering mencari utang baru untuk melunasi utang lama yang jatuh tempo.
Risiko yang kini mulai dikhawatirkan adalah refinancing risk atau risiko pembiayaan kembali. Pemerintah diperkirakan membutuhkan penerbitan utang baru dalam jumlah besar hanya untuk menutup kewajiban lama yang jatuh tempo.
Dalam situasi tersebut, Bank Indonesia selama ini berperan sebagai penyangga dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna menjaga stabilitas pasar obligasi. Namun sejumlah ekonom mengingatkan bahwa kemampuan BI juga memiliki batas karena terlalu banyak menyerap utang pemerintah dapat memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan stabilitas moneter.
Di tengah ketidakpastian global, kenaikan suku bunga internasional, dan tensi geopolitik dunia yang meningkat, kondisi fiskal Indonesia dinilai menghadapi tantangan yang semakin berat.
Pengamat menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola pembiayaan APBN agar ketergantungan terhadap utang baru tidak terus meningkat. Sebab jika tekanan global membesar sementara pendapatan negara tidak tumbuh cukup cepat, maka risiko fiskal Indonesia dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
