By Perubahan besar dalam ekonomi politik internasional sejak runtuhnya sistem Bretton Woods menunjukkan bahwa perdebatan mengenai hubungan antara negara dan pasar tidak pernah benar-benar selesai. Jika pada era pasca-Perang Dunia II dunia membangun sistem embedded liberalism yang memberi ruang besar bagi intervensi negara dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi, maka sejak 1970-an arah sistem global berubah menuju monetarisme dan neoliberalisme yang lebih menekankan supremasi pasar. Transformasi ini bukan sekadar perubahan kebijakan ekonomi, tetapi perubahan struktur kekuasaan global yang mengubah hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat.
Dalam sistem embedded liberalism, negara memiliki peran aktif dalam mengelola ekonomi domestik melalui kebijakan fiskal, perlindungan sosial, dan pengawasan terhadap arus modal internasional. Sistem ini dipengaruhi oleh pemikiran Keynesian yang percaya bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan stabilitas secara otomatis. Namun, krisis stagflasi pada 1970-an membuka jalan bagi munculnya monetarisme sebagai kritik terhadap Keynesianisme.
Michael B. Brown menjelaskan bahwa monetarisme berkembang melalui pemikiran Milton Friedman dan Chicago School yang menempatkan stabilitas moneter sebagai inti pengelolaan ekonomi. Brown menulis bahwa, “Monetarists argue that inflation is always and everywhere a monetary phenomenon” (Brown, 1995, p. 75). Dalam pandangan ini, inflasi dianggap terutama disebabkan oleh pertumbuhan uang beredar yang berlebihan, bukan oleh kegagalan pasar. Karena itu, negara sebaiknya membatasi intervensi ekonomi dan fokus menjaga stabilitas moneter.
Selain itu, Brown juga menegaskan keyakinan monetaris terhadap efisiensi pasar melalui pernyataannya bahwa, “The market system, if left largely undisturbed, possesses a strong tendency toward equilibrium” (Brown, 1995, p. 79). Menurut saya, gagasan ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya neoliberalisme global karena pasar mulai dipandang lebih superior dibanding negara dalam mengelola ekonomi.
Transformasi tersebut kemudian berkembang menjadi neoliberalisme yang semakin dominan pada era Ronald Reagan dan Margaret Thatcher. David Harvey menjelaskan bahwa neoliberalisme merupakan proyek politik global yang bertujuan memperluas kebebasan pasar. Harvey menulis, “Neoliberalism is in the first instance a theory of political economic practices that proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms” (Harvey, 2007, p. 22). Dalam paradigma ini, kebebasan individu, hak milik pribadi, dan pasar bebas dianggap sebagai jalan utama menuju kesejahteraan.
Namun, Harvey juga mengkritik bahwa neoliberalisme bukan sekadar proyek ekonomi netral. Ia menyatakan, “Neoliberalization has, in short, become a vehicle for the restoration of class power” (Harvey, 2007, p. 26). Menurut saya, kritik Harvey sangat relevan karena neoliberalisme sering kali memperkuat dominasi elite ekonomi global sambil mengurangi kapasitas negara dalam melindungi masyarakat.
Dominasi neoliberalisme semakin terlihat melalui kebijakan Washington Consensus yang dipromosikan IMF, World Bank, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Moisés Naím menjelaskan bahwa konsep ini awalnya merupakan daftar kebijakan ekonomi untuk negara berkembang, tetapi kemudian berubah menjadi simbol globalisasi neoliberal. Naím menulis, “The Washington Consensus became a symbol onto which people projected their frustrations with globalization and market reforms” (Naím, 2000, p. 89). Artinya, Washington Consensus tidak lagi dipandang sekadar rekomendasi teknis ekonomi, melainkan simbol dominasi pasar global.
Naím juga mengingatkan bahwa reformasi pasar saja tidak cukup. Ia menegaskan, “Good economics is not enough; institutions and politics matter enormously” (Naím, 2000, p. 98). Menurut saya, inilah kelemahan utama neoliberalisme: terlalu percaya pada pasar tanpa cukup memperhatikan konteks sosial-politik dan kapasitas institusi domestik negara berkembang.
Kritik yang lebih tajam muncul dari Richard Peet mengenai peran World Bank dan IMF dalam menyebarkan neoliberalisme global. Peet menyatakan bahwa, “The World Bank became one of the principal agencies for spreading neoliberal economic reforms throughout the developing world” (Peet, 2003, p. 33). Melalui Structural Adjustment Programs (SAP), negara-negara berkembang didorong melakukan privatisasi, deregulasi, dan pengurangan subsidi sebagai syarat memperoleh pinjaman internasional.
Namun, menurut Peet, kebijakan tersebut sering menimbulkan dampak sosial yang berat. Ia menulis, “Structural adjustment policies frequently imposed severe social costs on the populations of borrowing countries” (Peet, 2003, p. 41). Dalam banyak kasus, SAP justru meningkatkan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial di negara berkembang.
Perubahan dari embedded liberalism menuju neoliberalisme memperlihatkan bagaimana kekuatan pasar global semakin mendominasi tata kelola ekonomi internasional. Negara tidak lagi menjadi aktor utama yang bebas mengatur ekonomi domestiknya, melainkan harus terus menyesuaikan kebijakan dengan tuntutan pasar finansial dan institusi internasional.
Pada akhirnya, monetarisme, Washington Consensus, SAP, dan neoliberalisme bukan hanya teori ekonomi, tetapi bagian dari transformasi besar dalam struktur kekuasaan global. Sistem ekonomi internasional modern semakin bergerak menuju integrasi pasar global, tetapi sekaligus menciptakan ketimpangan dan kerentanan baru. Karena itu, perdebatan mengenai hubungan antara negara dan pasar tetap menjadi persoalan utama dalam ekonomi politik internasional hingga hari ini.
