By Sejak berakhirnya Perang Dunia II, pembangunan menjadi salah satu isu paling penting dalam hubungan internasional dan ekonomi politik global. Gelombang dekolonisasi melahirkan banyak negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang berharap kemerdekaan politik akan segera diikuti kemajuan ekonomi. Namun sejarah menunjukkan kenyataan yang jauh lebih rumit. Banyak negara pasca-kolonial berhasil mengibarkan bendera sendiri, tetapi tetap bergantung secara ekonomi pada sistem global yang diwariskan era kolonial. Dari sinilah perdebatan besar tentang pembangunan dimulai: apakah pasar global adalah jalan kemajuan, atau justru mekanisme baru yang mempertahankan ketimpangan?
Dalam arus pemikiran pembangunan, muncul dua pendekatan utama. Perspektif kapitalis menekankan pasar, investasi, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi berbasis modal, serta integrasi ke perdagangan global. Logikanya sederhana: keterbukaan ekonomi akan membawa modal, teknologi, efisiensi, dan akhirnya kesejahteraan. Sebaliknya, perspektif non-kapitalis lahir sebagai kritik terhadap sistem tersebut. Pendekatan ini menyoroti bahwa pasar global tidak netral, melainkan cenderung menguntungkan negara yang sudah kuat. Karena itu, pembangunan memerlukan peran negara, proteksi industri nasional, redistribusi sosial, dan upaya mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan eksternal.
Jeffrey Frieden mengingatkan bahwa kemerdekaan politik tidak otomatis berarti kemerdekaan ekonomi. Banyak negara baru mewarisi struktur ekonomi kolonial yang sejak awal dibangun untuk kepentingan penjajah: mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang jadi. Infrastruktur, kepemilikan lahan, dan pola perdagangan diarahkan keluar, bukan untuk pembangunan nasional. Akibatnya, setelah merdeka banyak negara tetap bergantung pada satu atau dua komoditas ekspor seperti kopi, karet, minyak, atau logam. Ketika harga naik mereka tumbuh, ketika harga turun mereka krisis.
Inilah akar dari teori dependensi yang berkembang kuat pada abad ke-20. Negara berkembang dianggap berada di posisi periferi, sementara negara maju berada di pusat sistem kapitalisme global. Negara periferi memasok bahan mentah murah dan menjadi pasar konsumsi, sedangkan nilai tambah industri, teknologi, dan keuangan terkonsentrasi di pusat. Dalam sudut pandang ini, keterbelakangan bukan sekadar kegagalan domestik, tetapi hasil hubungan internasional yang timpang.
Ankie Hoogvelt memperluas kritik tersebut dengan konsep neo-kolonialisme. Menurutnya, dominasi global tidak lagi dilakukan melalui penjajahan langsung, melainkan melalui mekanisme ekonomi dan institusional. Negara berkembang memang merdeka secara formal, tetapi ruang kebijakan mereka sering dibatasi oleh utang, syarat pinjaman, aturan perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan ketergantungan teknologi. Globalisasi, dalam bentuk tertentu, dapat menjadi wajah baru kolonialisme: tanpa tentara, tetapi dengan daya paksa pasar.
Namun menyalahkan sistem global saja juga tidak cukup. Robert Gilpin menawarkan perspektif yang lebih moderat. Ia mengakui bahwa pasar internasional sarat dengan relasi kekuasaan, tetapi menolak anggapan bahwa negara berkembang hanyalah korban pasif. Menurut Gilpin, pembangunan ditentukan oleh interaksi antara negara dan pasar. Artinya, negara tetap memiliki ruang untuk menyusun strategi, membangun kapasitas domestik, dan memanfaatkan sistem global demi kepentingan nasional.
Sejarah Asia Timur membuktikan hal itu. Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan kemudian Tiongkok tidak keluar dari sistem global. Mereka justru masuk ke perdagangan dunia, menarik investasi asing, dan mengekspor produk manufaktur. Tetapi mereka tidak menyerahkan nasib pada pasar semata. Negara berperan aktif mengarahkan industri, melindungi sektor strategis, menuntut transfer teknologi, dan berinvestasi besar pada pendidikan. Globalisasi bagi mereka adalah alat pembangunan, bukan tujuan ideologis.
Caroline Thomas menambahkan kritik penting bahwa pembangunan tidak boleh diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi. Banyak negara mencatat pertumbuhan PDB tinggi, tetapi tetap mengalami pengangguran, ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan rapuhnya layanan publik. Karena itu, pembangunan harus dipahami sebagai peningkatan human security: akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial. Jika ekonomi tumbuh tetapi rakyat tetap rentan, maka pembangunan belum benar-benar berhasil.
Pelajaran bagi negara berkembang seperti Indonesia sangat jelas. Integrasi global tidak boleh sekadar berarti menjadi pasar besar atau pengekspor bahan mentah. Keterbukaan ekonomi harus diarahkan pada hilirisasi industri, penguasaan teknologi, diversifikasi ekspor, perlindungan tenaga kerja, dan penguatan UMKM. Negara perlu cukup kuat untuk menegosiasikan kepentingan nasional, tetapi cukup fleksibel untuk memanfaatkan peluang global.
Pada akhirnya, pertanyaan utama bukan apakah kapitalisme global harus diterima atau ditolak sepenuhnya. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang mengendalikan proses globalisasi dan siapa yang menikmati hasilnya. Sistem global memang mengandung ketimpangan, tetapi bukan berarti tidak bisa diubah atau dimanfaatkan. Negara yang pasif akan terjebak dalam dependensi lama dengan wajah baru. Sebaliknya, negara yang memiliki visi, kapasitas, dan strategi dapat menggunakan globalisasi sebagai jalan menuju pembangunan yang lebih mandiri dan adil.
