By Perdebatan mengenai keamanan nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar tentang bagaimana Indonesia memahami dirinya sendiri di tengah perubahan geopolitik global. Dalam konteks ini, konsep strategic culture atau budaya strategis menjadi penting karena menjelaskan bahwa perilaku keamanan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau kepentingan rasional semata, tetapi juga oleh sejarah, identitas nasional, geografi, dan pengalaman kolektif. Indonesia memiliki budaya strategis yang khas: defensif, non-ekspansionis, menekankan diplomasi, serta sangat sensitif terhadap isu kedaulatan dan integrasi nasional.
Karakter tersebut terbentuk dari pengalaman kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Penjajahan Belanda selama ratusan tahun membentuk orientasi anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan keinginan kuat mempertahankan otonomi nasional. Karena itu, Indonesia sejak awal cenderung menghindari aliansi militer permanen dan memilih politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini bukan sekadar kebijakan diplomasi, tetapi bagian dari budaya strategis Indonesia yang menempatkan kemandirian dan keseimbangan geopolitik sebagai prioritas utama.
Selain sejarah kolonialisme, geografi Nusantara juga sangat memengaruhi cara Indonesia memandang keamanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki posisi geopolitik yang sangat strategis sekaligus rentan. Kesadaran inilah yang melahirkan konsep Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bahwa laut bukan pemisah antarwilayah, tetapi pemersatu seluruh Nusantara dalam satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Konsep tersebut sangat penting karena Indonesia bukan negara homogen, melainkan negara majemuk dengan ribuan pulau, ratusan etnis, dan beragam kepentingan lokal. Karena itu, ancaman terhadap Indonesia sejak awal tidak hanya dipahami sebagai ancaman militer dari luar negeri, tetapi juga potensi disintegrasi internal, konflik sosial, dan ketimpangan pembangunan. Di titik ini, strategic culture Indonesia berkembang sebagai budaya strategis yang sangat menekankan persatuan nasional dan ketahanan internal.
Pemikiran T.B. Simatupang dan A.H. Nasution kemudian memperkuat orientasi tersebut melalui konsep pertahanan rakyat semesta. Pengalaman perang kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia mampu bertahan bukan karena unggul secara teknologi militer, tetapi karena adanya keterlibatan rakyat, penguasaan wilayah, dan semangat nasionalisme. Dari sinilah perang gerilya dipahami bukan sekadar teknik tempur, tetapi bagian dari budaya strategis nasional.
Namun persoalannya, dunia saat ini telah berubah jauh dibanding masa revolusi kemerdekaan. Bentuk peperangan modern tidak lagi hanya berupa invasi militer terbuka, tetapi juga cyber warfare, perang informasi, propaganda digital, perang ekonomi, hingga perebutan pengaruh teknologi global. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik memperlihatkan bahwa konflik modern sering berlangsung tanpa perang langsung, tetapi melalui persaingan ekonomi, teknologi, keamanan maritim, dan pengaruh geopolitik.
Dalam konteks ini, strategic culture Indonesia menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, Indonesia tetap ingin mempertahankan budaya strategis yang defensif, nonblok, dan mengutamakan diplomasi. Tetapi di sisi lain, dinamika Indo-Pasifik memaksa Indonesia untuk lebih aktif memperkuat kapasitas maritim, teknologi pertahanan, dan keamanan siber. Konflik Laut China Selatan, ancaman illegal fishing, serta meningkatnya militerisasi kawasan menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada pendekatan diplomatik tradisional.
Karena itu, konsep pertahanan rakyat semesta juga perlu mengalami transformasi. Jika dahulu rakyat dilibatkan dalam perang gerilya territorial, kini masyarakat juga harus memiliki literasi digital, kesadaran keamanan siber, dan ketahanan terhadap disinformasi global. Ancaman terhadap negara tidak lagi hanya menyerang wilayah geografis, tetapi juga ruang digital, sistem ekonomi, dan kohesi sosial masyarakat.
Selain ancaman eksternal, Indonesia juga menghadapi tantangan internal yang serius. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, ketergantungan teknologi asing, dan lemahnya kapasitas industri strategis nasional dapat melemahkan ketahanan nasional. Dalam situasi seperti itu, ancaman terhadap integrasi bangsa justru dapat muncul dari ketidakadilan sosial dan marginalisasi pembangunan di dalam negeri sendiri.
Meski demikian, nilai dasar strategic culture Indonesia tetap memiliki relevansi penting. Prinsip persatuan nasional, diplomasi bebas aktif, pertahanan defensif, dan keterlibatan rakyat masih menjadi fondasi penting menghadapi perubahan global. Yang dibutuhkan bukan meninggalkan konsep-konsep lama seperti Wawasan Nusantara atau pertahanan rakyat semesta, tetapi mereinterpretasinya sesuai tantangan abad ke-21.
Indonesia membutuhkan strategic culture yang mampu menggabungkan warisan geopolitik Nusantara dengan realitas peperangan modern. Pertahanan nasional tidak cukup hanya diukur dari jumlah senjata, tetapi juga dari ketahanan digital, kapasitas maritim, penguasaan teknologi, kekuatan ekonomi, dan persatuan sosial bangsa.
Pada akhirnya, kekuatan Indonesia bukan terletak pada ambisi menjadi kekuatan agresif, melainkan pada kemampuan menjaga keseimbangan antara kedaulatan nasional, stabilitas kawasan, dan adaptasi terhadap perubahan geopolitik global. Inilah inti strategic culture Indonesia: mempertahankan kemerdekaan dan persatuan di tengah dunia yang terus berubah.
