By Perdebatan mengenai bentuk negara Indonesia telah muncul sejak masa perumusan kemerdekaan. Yamin menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan konstitusi, para pendiri bangsa tidak hanya mendiskusikan kemerdekaan, tetapi juga bentuk negara yang paling sesuai bagi Indonesia. Pilihan antara negara kesatuan dan negara serikat bukan sekadar persoalan teknis kelembagaan, melainkan menyangkut arah politik dan masa depan bangsa.
Dari perspektif konstitusional, Proklamasi 17 Agustus 1945 memang menjadi titik awal yang menentukan. Yamin melihat proklamasi bukan hanya sebagai deklarasi kemerdekaan, tetapi sebagai tindakan hukum yang melahirkan satu entitas politik yang utuh. Artinya, sejak awal, logika negara Indonesia adalah logika kesatuan, bukan federasi. Namun, penting dicatat: ini bukan karena federalisme tidak pernah dipertimbangkan, melainkan karena konteks perjuangan kemerdekaan menuntut bentuk negara yang mampu segera mengonsolidasikan kekuasaan dalam satu tangan politik yang sah.
Di sinilah faktor historis memainkan peran kunci. Warisan kolonial Hindia Belanda telah menciptakan satu kesatuan administratif yang luas, tetapi tanpa tradisi negara bagian yang otonom seperti di Amerika Serikat. Ketika Indonesia merdeka, struktur yang tersedia bukanlah kumpulan entitas politik yang siap berfederasi, melainkan satu wilayah terintegrasi secara birokratis. Dalam kondisi seperti itu, federalisme bukan hanya sulit diterapkan—ia juga tidak memiliki basis sosial dan institusional yang kuat.
Lebih jauh lagi, pengalaman Republik Indonesia Serikat (RIS) memperkuat kecurigaan terhadap federalisme. Seperti ditunjukkan dalam berbagai kajian, termasuk yang dibaca melalui perspektif Sjahrir, sistem federal pada 1949 tidak lahir dari kebutuhan internal bangsa, tetapi dari kompromi politik dengan Belanda. Negara-negara bagian dalam RIS dipandang sebagai konstruksi artifisial yang berpotensi memecah belah. Akibatnya, federalisme tidak pernah benar-benar mendapatkan legitimasi nasional. Ia bukan sekadar ditolak—ia dicurigai sebagai alat kolonialisme dalam bentuk baru.
Namun, menjelaskan pilihan negara kesatuan hanya melalui faktor historis belum cukup. Ada dimensi ideologis yang sama pentingnya. Konsep negara integralistik yang dianalisis Simanjuntak menunjukkan bahwa sebagian pemikiran awal tentang negara Indonesia memang cenderung melihat negara sebagai satu kesatuan organis yang utuh. Dalam kerangka ini, pembagian kedaulatan seperti dalam federalisme dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan integrasi bangsa yang majemuk.
Meski demikian, konsep integralistik tidak berdiri tanpa kritik. Simanjuntak sendiri mengingatkan bahwa jika ditafsirkan secara ekstrem, ia dapat membuka jalan bagi sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Di sinilah pemikiran Hatta menjadi penyeimbang penting. Hatta tidak menolak negara kesatuan, tetapi ia menegaskan bahwa kesatuan tidak boleh mengorbankan demokrasi. Baginya, otonomi daerah justru merupakan syarat agar kedaulatan rakyat dapat dijalankan secara nyata, bukan sekadar formal.
Pandangan ini membawa kita pada titik krusial: Indonesia bukan hanya negara kesatuan, tetapi negara kesatuan yang terus bernegosiasi dengan desentralisasi. Dalam praktiknya, hubungan pusat–daerah tidak pernah statis. Pada masa Orde Baru, negara kesatuan cenderung diterjemahkan sebagai sentralisasi ekstrem. Namun pasca-Reformasi, terjadi pergeseran signifikan menuju desentralisasi, di mana daerah memperoleh kewenangan yang jauh lebih besar.
Ferrazzi menangkap dinamika ini dengan baik ketika menunjukkan bahwa meskipun federalisme tetap menjadi istilah yang sensitif, prinsip-prinsipnya secara de facto masuk melalui kebijakan desentralisasi. Ini menciptakan paradoks menarik: Indonesia secara formal adalah negara kesatuan, tetapi dalam praktiknya mengadopsi beberapa karakteristik federal—tanpa menyebut dirinya federal.
Dari sini, terlihat bahwa pertanyaan “mengapa Indonesia bukan negara serikat?” sebenarnya tidak bisa dijawab secara sederhana. Indonesia bukan menolak federalisme karena alasan ideologis semata, tetapi karena kombinasi tiga hal: ketiadaan basis historis negara bagian, pengalaman traumatis dengan federalisme kolonial, dan kebutuhan mendesak akan integrasi nasional.
Konsekuensi dari pilihan ini pun tidak kecil. Negara kesatuan berarti kedaulatan tidak terbagi, yang memberi pemerintah pusat posisi dominan. Ini bisa menjadi kekuatan—memungkinkan koordinasi nasional yang kuat—tetapi juga menjadi kelemahan jika berujung pada sentralisasi berlebihan. Di sisi lain, desentralisasi membuka ruang demokrasi lokal, tetapi juga membawa tantangan baru seperti ketimpangan kapasitas daerah dan potensi konflik kewenangan.
Pada akhirnya, bentuk negara Indonesia sebaiknya tidak dilihat sebagai hasil final, melainkan sebagai proses yang terus berlangsung. Negara kesatuan Indonesia bukanlah struktur yang kaku, tetapi sebuah kompromi historis yang terus diuji oleh dinamika politik, tuntutan daerah, dan perkembangan demokrasi.
Dan mungkin di situlah letak realitas yang sering terlewat: Indonesia tidak pernah benar-benar berada di satu kutub antara kesatuan dan federalisme. Ia berdiri di antara keduanya—sebuah negara kesatuan yang secara perlahan menyerap logika federal, tanpa pernah sepenuhnya mengakuinya.
